Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akte Kematian 1

Setiap Kematian Wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di tempat domisili penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah/sejak Kematian.

alur-akta

Prosedur pelayanan Pencatatan Kematian bagi WNI adalah sebagai berikut:

  1. Pemohon mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan lengkap
  2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi atas isian formulir dan persyaratan kemudian mencatat dalam registrasi Akta Kematian
  3. Petugas melakukan proses pencatatan, penerbitan dan selanjutnya penandatanganan register dan kutipan Akta oleh Kepala Instansi Pelaksana
  4. Proses pembuatan Pencatatan Kematian diselesaikan setelah persyaratan dinyatakan lengkap

 

A. Pencatatan Kematian Bagi WNI yang Kematiannya terjadi diluar Tempat Domisili

  1. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Pencatatan Kematian adalah:
    1. Surat Kematian (visum) dari dokter/petugas kesehatan
    2. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Kelurahan
    3. KK dan KTP yang bersangkutan
    4. Akta Kelahiran yang meninggal
    5. Kutipan Akta Nikah/Surat nikah, bagi yang meninggal dengan status menikah
    6. Surat Ganti Nama dari pengadilan, apabila yang bersangkutan telah ganti nama
    7. Foto copy KTP pemohon 2(dua) orang saksi kematian
    8. Pencatatan Kematian yang melampaui batas waktu 1(satu) tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

B. Pencatatan kematian bagi WNA

  1. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Pencatatan Kematian adalah:
    1. Surat Kematian (visum) dari dokter/petugas kesehatan
    2. Surat Kematian dari Desa/Kelurahan
    3. Akta Kelahiran yang meninggal
    4. KK dan KTP yang bersangkutan bagi WNA yang berstatus tinggal tetap
    5. SKTT yang bersangkutan bagi WNA yang berstatus tinggal tetap
    6. Dokumen imigrasi yang bersangkutan bagi WNA dengan izin singgah atau visa kunjungan
    7. Kutipan Akta Nikah/Surat Nikah bagi yang meninggal dengan status menikah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pelayanan administrasi kependudukan tidak dipungut retribusi

2017 © Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil