Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

icon-28092_640

Didalam pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil, dapat terjadi kesalahan didalam pemberian Akta Pencatatan Sipil baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kesalahan yang disengaja pada umumnya berupa persyaratan maupun tatacara memperolehan Akta Pencatatan Sipil dilakukan secara tidak benar/melawan hukum. Motif yang dilakukan umumnya menyangkut masalah keperdataan (pembagian waris).

Oleh karena itu, dapat dilakukan pembatalan akta setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri. Atas dasar Penetapan Pengadilan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten membuat catatan pinggir pada Register Akta dan menarik Kutipan Akta dari subyek akta. Akibat dari pembatalan akta ini ialah hilangnya status keperdataan atas peristiwa penting yang telah dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Syarat-syarat Untuk Permohonan Pembatalan Akta Catatan Sipil :

  1. Kutipan Akta yang akan dibatalkan;
  2. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  3. Bagi penduduk Orang Asing membawa dokumen imigrasi. Surat Tanda Lapor Diri (STLD) dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan;
  4. Bagi penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas membawa SKTT dan penduduk Orang Asing Tinggal Tetap membawa KTP dan KK;
  5. Penetapan dari Pengadilan Negeri

 

Tempat Pelayanan :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pelayanan administrasi kependudukan tidak dipungut retribusi

2017 © Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil