1. Undang-undangNomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan  Negara yang   Bersih dan  Bebas dari Korupsi, Kolusi dan  Nepotisme;
  2. Undang-undang  Nomor  32 Tahun 2004,  tentang   Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  4. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan;
  5. Undang–undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2003, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Dinas Daerah;
  12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009, Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
  13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017, Tentang  Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009, Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.